FINANSIAL

Kementan Raih Opini WTP Tiga Tahun Berturut-turut

Kementan kembali berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh BPK.

SuaeaAgribisnis.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah 10 tahun, opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir, yakni sejak 2016 hingga 2018.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 ini diserahkan Anggota IV BPK RI Prof Rizal Djalil kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat acara Halal Bihalal Keluarga Besar Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, kemarin.

Rizal Djalil mengapresiasi semua capaian dan kinerja bagus Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, raihan opini WTP ini menandakan pengelolaan anggaran Kementan telah dilakukan secara akuntabel dan standar akuntansi pemerintah.

Hebatnya lagi, Kementan satusatunya kementerian yang tidak pernah terkena operasi tangkap tangan (OTT). ”Jadi kita semua harus mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kementan pada tahun anggaran 2018 telah mencapai target realisasi sangat besar hampir 91% dari total anggaran Rp24,38 triliun, terealisasi Rp21,84 triliun,” kata Rizal.

Rizal menegaskan, untuk merealisasikan anggaran sebesar ini tentu tidak mudah, apalagi anggaran ini terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat.

Kementan harus bermitra dengan pemerintah daerah yang jumlahnya banyak mulai dari pemerintah provinsi sampai ke kabupaten/kota. Kemudian aset Kementan sampai saat ini sudah berjumlah Rp26 triliun lebih.

”Untuk mengelola anggaran dan aset yang sangat besar tidak gampang. Tapi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mampu mengelolanya dengan sangat baik. Tiga tahun berturut-turut mampu meraih WTP,” katanya.

Rizal pun memberikan catatan penting terhadap capaian Kementan, yakni Kementan tidak hanya berhasil dalam pengadaan bahan pangan terutama menjelang hingga sesudah Lebaran sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan.

Akan tetapi, kuantitas Kementan berhasil meningkatkan daya beli petani secara signifikan. BPS merilis NTP Mei 2019 sebesar 102,61, naik 0,38% dari NTP April yang hanya 102,23.

Demikian pun NTUP Mei sebesar 111,94, naik sebesar 0,73% dari NTUP April sebesar 111,13. ”Ini semua berkat kerja keras Kementan. BPK punya dua rekomendasi, kami mengusulkan agar anggaran untuk memperbaiki data pertanian dalam arti luas, termasuk data penepatan petani yang memperoleh subsidi pupuk, data luas lahan, luas panen, dan data lainnya harus ditingkatkan,” katanya.

Rekomendasi selanjutnya, kata Rizal, BPK mendukung peningkatan anggaran riset dan pengembangan pertanian. Pasalnya, Indonesia akan mengikuti persaingan global yang ketat, terutama dengan negara sekitar, seperti Thailand yang sudah melangkah maju.

”Dengan kemajuan riset dan pengembangan, produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar internasional,” katanya. ”Saya sangat mengapresiasi Wakil Presiden Argentina dan pejabat negara Eropa yang ingin mengimpor komoditas pangan kita.

Tentu saja untuk meningkatkan aspek riset dan pengembangan menjadi lebih penting untuk membuat komoditas pangan kita jaya di pasar internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan, raihan opini WTP tahun 2018 merupakan komitmen Kementan memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel tidak lagi diragukan.

Kementan hingga saat ini sudah bagus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. ”Raihan opini WTP ini merupakan oleh-oleh Ramadan untuk kita semua. Apalagi kita berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sehingga menjadi sejarah baru,” kata Amran.

Oleh karena itu, menurut Amran, perolehan opini WTP ini adalah prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK.

Pasalnya, pada 2006-2007 Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan pada 2015.

”Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementan bekerja dengan uang rakyat sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas,” katanya.

Amran menjelaskan, kembalinya Kementan meraih opini WTP ini tentu berkat masih terjaganya komitmen dalam menindak tegas praktik atau tindakan korupsi di lingkup Kementan.

Oleh karena itu, tak ada ruang bagi pihak internal Kementan maupun eksternal yang melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apapun.

Faktanya, katanya, selama empat tahun terakhir telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479, diberikan sanksi 844 pegawai, dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

Bahkan, berani mengundang KPK agar berkantor di Kementan untuk memeriksa langsung tata kelola yang di tengah dijalankan.

”Inilah bentuk nyata keseriusan bahwa penindakan praktik korupsi di Kementan benarbenar tidak diberikan ruangan dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktik-praktik KKN, Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP,” ujarnya.

Amran menambahkan, kesuksesan dalam pengelolaan keuangan ini pun sejalan dengan keberhasilan yang dicapai Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun sektor pertanian.

Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,26% pada 2017. ”Capaian lainnya ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26% yang nilainya Rp1.700 triliun.

Begitu PDB sektor pertanian naik 47%, total akumulasi nilainya Rp1.375 triliun atau separuh dari APBN,” ungkapnya. Selanjutnya mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46 yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

NTP ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani. Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82% turun 0,30% dibandingkan September 2017 sebesar 10,12%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang.

Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta orang. ”Beberapa capaian nyata ini tentu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kementan benar-benar dimanfaatkan semestinya, bahkan berhasil membawa prestasi dalam pembangunan sektor pertanian,” katanya. (*)

KONTAK REDAKSI

Media Suaraagribisnis.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : forumagribisniscom@gmail.com dan redaksi@suaraagribisnis.com atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top