FINANSIAL

Pangan Jadi Fokus Pengendalian Inflasi 2020

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

SuaraAgribisnis.com, Jakarta – Pangan menjadi sektor prioritas bagi pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi pada 2020. Pemerintah menyadari, risiko tekanan inflasi terutama muncul dari problem ketersediaan pasokan dan distri­busi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2020 strategi pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil diwujudkan dalam empat stra­tegi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelan­caran distribusi, dan komu­nikasi efektif.

Dia juga memastikan peme­rintah tetap mencermati risiko-risiko yang berpotensi muncul agar dapat diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi yang tepat.

“Kami berupaya keras me­nguat­kan sisi penawaran dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi nasional,” kata dia dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Faksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020, Senin (11/6/2019).

Peningkatan kapasitas produksi nasional itu dilakukan melalui dukungan subsidi pupuk dan kredit sektor pertanian, bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan infrastruktur di sektor pertanian.

Kebijakan-kebijakan tersebut juga akan didukung dengan perbaikan tata niaga pangan dan kebijakan pemenuhan pasokan baik dalam maupun luar negeri untuk menjaga stabilitas harga.

“Pemerintah juga memberikan alokasi anggaran untuk cadangan pangan sebagai langkah untuk mendukung ketersediaan pa­sokan,” imbuhnya.

Selain itu, jika diperlukan kebi­jakan impor secara terbatas juga akan dilakukan untuk komo­ditas tertentu dan periode waktu tertentu, sebagai respons atas persediaan domestik yang belum memadai.

Menurutnya, strategi menjaga inflasi juga diterjemahkan melalui alokasi anggaran untuk subsidi yang juga didukung kebijakan untuk menjaga daya beli melalui anggaran bantuan sosial.

Adapun Program Keterse­dia­an Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) juga dilakukan khusus untuk menjaga stabilitas harga beras dengan melakukan pemasokan setiap bulan yang disesuaikan dengan kondisi harga.

Untuk stabilisasi harga, peme­rintah akan memperkuat kerja sama dan sinergi di ting­kat pu­sat dan daerah, serta pe­nguat­an kemitraan dengan Bank Indo­nesia melalui kerangka Tim Pe­ngen­dalian Inflasi Nasional dan Daerah.
“Dengan demikian diharapkan inflasi pada 2020 dapat berada dalam sasaran inflasi pada level yang rendah dan stabil pada kisaran 3%+1%,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan ang­ka par­tisi­pasi kasar (APK) pen­didikan me­nengah dari 80,78% pada 2019 menjadi 81,52% pada 2020 serta APK pendidikan tinggi dari 33,39% pada 2019 menjadi 35,26% pada 2020. (*)

KONTAK REDAKSI

Media Suaraagribisnis.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : forumagribisniscom@gmail.com dan redaksi@suaraagribisnis.com atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top